Negara kini memiliki legitimasi untuk masuk ke ranah pribadi rakyat melalui pasal moralitas yang berisiko menjadi alat persekusi
Mandat Moralitas Negara Menjelma Jadi Polisi Ruang Privat
Negara bertransformasi menjadi "Nanny State"—negara pengasuh yang merasa paling tahu cara warga negaranya harus berperilaku di ruang paling tertutup sekalipun. Dalam kacamata politik, ini adalah bentuk populisme hukum. Penguasa menggunakan isu moralitas untuk mengambil hati konstituen konservatif, meskipun konsekuensinya adalah pengikisan hak privasi yang fundamental. Ketika standar moralitas tunggal dipaksakan melalui instrumen pidana, pluralisme gaya hidup di Indonesia sedang berada dalam ancaman serius.
Manipulasi Dekolonisasi Membungkus Agenda Otoriter Lewat KUHP
Ironisnya, hukum kolonial Belanda (WvS) sebenarnya lebih sekuler dalam memandang ruang privat. Dengan dalih "nilai-nilai Indonesia," negara justru menciptakan alat represi baru yang lebih tajam. Ini bukan dekolonisasi dalam arti memerdekakan rakyat, melainkan internalisasi kontrol; mengganti penjajah asing dengan otoritas domestik yang merasa berhak mengatur setiap jengkal perilaku personal rakyatnya. Kita tidak sedang memerdekakan hukum, kita sedang "menasionalisasi" penindasan terhadap ruang pribadi.
Politisasi Tubuh Rakyat Sebagai Sasaran Intai Penguasa
Dengan mengancamkan pidana pada urusan ranjang, negara mengirimkan pesan subliminal: "Tidak ada tempat yang aman dari pengawasan kami." Kontrol atas tubuh adalah bentuk kekuasaan yang paling absolut. Rakyat yang merasa "diawasi" di ruang privat akan cenderung lebih patuh dan takut di ruang publik. Ini menciptakan masyarakat yang mudah didisiplinkan melalui rasa malu dan ancaman penjara, yang pada akhirnya melemahkan daya kritis warga terhadap kebijakan publik lainnya.
Spionase Tetangga Memicu Konflik Moral Di Tingkat Akar Rumput
Risiko Persekusi: Pasal ini rentan menjadi legitimasi bagi kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan penggerebekan sepihak atau aksi main hakim sendiri atas nama "ketertiban."
Pemerasan Sosial: Ruang abu-abu dalam penegakan pasal ini membuka peluang bagi pemerasan oleh oknum yang memanfaatkan ketakutan warga akan label "kriminal" dalam urusan privat mereka. Ini adalah resep sempurna untuk menciptakan segregasi sosial dan menghancurkan kohesi warga di tingkat bawah.
Tabir Asap Moralitas Pengalih Perhatian Atas Skandal Elit
Isu moralitas sering dijadikan "umpan" dalam negosiasi politik di parlemen. Pasal-pasal privat ini seolah menjadi kompensasi bagi kelompok tertentu agar mereka menyetujui pasal-pasal lain yang lebih menguntungkan stabilitas elit, seperti pelemahan hukuman bagi koruptor atau pembatasan kritik terhadap lembaga negara. Fokus publik yang terkuras pada perdebatan moralitas privat sering kali mengalihkan perhatian dari kegagalan negara dalam urusan publik yang lebih mendesak, seperti keadilan ekonomi dan pemberantasan korupsi.
Barikade Moralitas Penghambat Arus Modal Dan Kebebasan Ekonomi
Bagaimana mungkin Indonesia mempromosikan diri sebagai pusat digital nomad atau destinasi wisata kelas dunia jika di saat yang sama negara mengancam akan memenjarakan orang atas pilihan gaya hidup mereka di ruang privat? Dunia akan melihat Indonesia bukan sebagai negara demokrasi yang modern, melainkan sebagai wilayah yang terjebak dalam konservatisme hukum yang membelenggu produktivitas dan kebebasan individu.
Kesimpulan
Eksistensi KUHP baru ini adalah lonceng kematian bagi konsep privasi di Indonesia. Jika negara sudah merasa berhak mengatur apa yang boleh dilakukan oleh dua orang dewasa di ruang tertutup tanpa adanya unsur kekerasan, maka tidak ada lagi batasan bagi negara untuk mengintervensi aspek kehidupan lainnya.
Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya garis demarkasi yang jelas antara wilayah publik dan wilayah pribadi. Ketika garis itu dikaburkan, kita tidak lagi hidup dalam negara hukum yang melindungi warga, melainkan dalam sebuah Panoptikon raksasa di mana negara bertindak sebagai pengintai abadi. Perjuangan melawan pasal-pasal ini adalah perjuangan mempertahankan benteng terakhir kedaulatan individu dari cengkeraman kekuasaan yang tak berdasar.
Gambar oleh Kompasiana, dan Pinterest
Referensi :
Komentar